Sebanyak delapan atau seluruh fraksi di DPR secara bersamaan menyerahkan sikap bersama agar DPR menggunakan hak menyatakan pendapat terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming.

Anggota DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera menyatakan para perwakilan fraksi ikut meneken tanda tangan tanda pengambilan sikap agar hak tersebut berjalan dan berproses di DPR.

Mardani mengklaim jumlah anggota yang ikut meneken tanda tangan telah mencapai 50 orang dari semua fraksi.

Angka tersebut tercatat dua kali lipat dari batas minimal syarat sebanyak 25 anggota dewan.

Hak menyatakan pendapat DPR diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945.

Aturan tersebut juga dipertegas melalui Pasal 79 ayat (1) serta ayat (4) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3.

Undang-undang tersebut telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2019. Hak itu bisa diproses setelah diusulkan minimal oleh 25 anggota DPR.

Untuk disahkan menjadi sikap resmi, hak ini harus disetujui dalam Rapat Paripurna DPR. Rapat tersebut harus dihadiri oleh minimal 2/3 dari jumlah anggota.

Jika disepakati, keputusan DPR yang berisi pemberhentian wakil presiden itu selanjutnya akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi kemudian akan meminta MPR untuk menggelar sidang istimewa pemberhentian.