Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu langkah lanjutan dari DPR.

Langkah tersebut berkaitan dengan penggunaan hak menyatakan pendapat untuk menyikapi polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Bambang Pacul, MPR bertindak sebagai kamar terakhir setelah seluruh proses tahapan di DPR selesai.

Hasil dari hak menyatakan pendapat itu bisa berupa status quo jika tidak terbukti atau pemakzulan apabila terbukti melakukan pelanggaran berat.

Ia menilai keputusan setiap fraksi partai politik dalam merespons persoalan tersebut sudah solid.

Komunikasi antara pihak DPR dan MPR juga dilaporkan tetap berjalan dengan baik hingga saat ini.

Wacana penggunaan hak menyatakan pendapat ini menguat setelah puluhan anggota DPR menandatangani dokumen terkait.

Inisiasi tersebut merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Mekanisme pemakzulan sendiri merujuk pada ketentuan Pasal 7 dan Pasal 7B UUD 1945.

Mekanisme Konstitusional Pemakzulan

Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menjelaskan bahwa mekanisme proses pemakzulan merujuk pada Pasal 7 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurutnya, DPR telah memiliki alasan untuk memulai proses tersebut karena adanya unsur perbuatan tercela yang dipersoalkan.

Berdasarkan Pasal 7B UUD 1945, usul pemberhentian dapat diajukan DPR kepada MPR setelah terlebih dahulu meminta Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR.

Setelah putusan MK keluar, DPR baru dapat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian tersebut kepada MPR.

MPR kemudian dapat mengambil keputusan terkait usulan tersebut setelah memberikan kesempatan kepada pihak terkait untuk menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna.

Proses konstitusional ini harus dilalui secara bertahap sebelum MPR mengambil keputusan akhir di ujung proses politik tersebut.