Polemik keabsahan dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memunculkan perbedaan keterangan mengenai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Syahganda Nainggolan membantah bahwa Prabowo menyarankan Gibran menempuh jalur Pengadilan Tata Usaha Negara.

Keterangan Syahganda Nainggolan di Istana

Pernyataan tersebut disampaikan Syahganda pada Rabu (11/11/2026), dilansir dari Bloombergtechnoz.

Syahganda mengaku menyaksikan pertemuan Prabowo dengan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

Setelah pertemuan itu, Syahganda berbincang dengan Yusril selama sekitar 15 menit di Istana Kepresidenan.

Menurut Syahganda, Yusril merupakan orang terakhir yang dipanggil Prabowo sehingga penjelasannya dianggap lebih mencerminkan pembicaraan langsung dengan Presiden.

Syahganda membenarkan keterangan Yusril yang menyatakan tidak ada peluang bagi Gibran untuk membawa persoalan tersebut ke PTUN.

Pengalaman tersebut semakin memperkuat keyakinannya terhadap keterangan Yusril mengenai tidak adanya peluang hukum bagi Gibran.

Keterangan Syahganda ini berbeda dengan pernyataan Gibran sehari sebelumnya usai bertemu Prabowo di Istana.

Gibran sebelumnya menyebutkan bahwa Presiden memberikan sejumlah masukan terkait polemik dokumen pendidikannya.

Salah satu saran yang disampaikan Gibran adalah agar dirinya tetap berjuang di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen dari SD sampai S1.

Gibran turut menyebut perlunya koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya mengonfirmasi pertemuan Prabowo dan Gibran berlangsung sekitar 2,5 jam.

Dalam pertemuan itu, Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden di tengah dinamika putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

Prasetyo menjelaskan bahwa Prabowo memberikan sejumlah masukan dan Gibran memohon kesempatan membuktikan keabsahan dokumen melalui proses hukum di PTUN.

Di sisi lain, Yusril menyatakan Gibran tidak memiliki peluang untuk mengajukan perlawanan hukum terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan.

Yusril menjelaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, sedangkan putusan Mahkamah Agung telah berkekuatan hukum tetap.

Gibran juga dinilai tidak dapat mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung karena bukan pihak dalam perkara tersebut.

Yusril menilai pengajuan kembali persoalan tersebut ke PTUN tidak memiliki kegunaan hukum karena objek sengketanya dinilai sudah tidak ada lagi.