Kepolisian Republik Indonesia mengambil tindakan tegas terhadap salah satu perwira tingginya.

Irjen Ahrie Sonta dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat dari institusi kepolisian.

Keputusan tersebut diambil usai dirinya menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri selama 10 jam.

Sidang etik tersebut berlangsung di Gedung Propam Mabes Polri, Jakarta Selatan, pada Selasa (10/11/2026).

Pemeriksaan ini berkaitan langsung dengan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Persidangan tertutup itu dipimpin oleh Kalemdiklat Polri Komjen Rudi Darmoko sebagai Ketua Komisi KEPP.

Majelis komisi memeriksa sejumlah keterangan saksi serta barang bukti sebelum menjatuhkan putusan.

Hasil sidang menyatakan bahwa perbuatan Ahrie dinilai tercela dan berujung pada sanksi administratif PTDH.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyampaikan bahwa penindakan ini merupakan bentuk evaluasi internal.

Langkah tersebut diambil untuk menjaga integritas institusi serta memelihara kepercayaan publik.

Sebelumnya, kasus dugaan penyadapan ini juga menyeret beberapa perwira tinggi lainnya sebagai tersangka.

Dalam perkara ini, Polri sebelumnya telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka.

Keempat tersangka tersebut meliputi mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, mantan Dirtipidsiber Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.

Berdasarkan laporan perkara, dugaan tindakan penyadapan tersebut diketahui telah berlangsung sejak tahun 2025.

Tiga dari empat tersangka kini telah ditempatkan di tempat khusus serta ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok.

Sementara itu, Irjen Slamet Uliandi belum menjalani penahanan karena masih dalam proses pemulihan kesehatan usai mengalami strok.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya juga telah memberhentikan Jenderal Listyo Sigit dari posisinya sebagai Kepala Staf Kepresidenan pada Rabu (4/11/2026).