BSU 2026 Cair Sekaligus Rp900 Ribu, Ini Syarat dan Cara Pengkinian Data yang Wajib Diketahui Pekerja
Bantuan Subsidi Upah kembali menjadi perbincangan pekerja. Untuk 2026, BSU diberikan Rp300.000 per bulan selama tiga bulan, tetapi pencairannya dilakukan sekaligus sehingga pekerja menerima Rp900.000.
Ketentuan program ini tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2026. Pemerintah menganggarkan sekitar Rp11,97 triliun dengan target kurang lebih 13,30 juta pekerja penerima.
Siapa Saja yang Berhak Menerima?
Syarat pertama, penerima adalah warga negara Indonesia ber-NIK yang masih aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sampai Agustus 2026. Syarat berikutnya menyangkut penghasilan: upah maksimal Rp3,5 juta per bulan, atau setara upah minimum kabupaten/kota dan provinsi di wilayah kerja masing-masing.
Ada pula kelompok yang dikecualikan. ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri aktif tidak termasuk penerima. Begitu juga pekerja yang pada tahun anggaran yang sama sudah menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).
Pengkinian Data Jadi Penentu
Karena penyaluran berbasis data, pekerja diimbau melakukan pengkinian data melalui laman resmi bsu.kemnaker.go.id. Jika menemui kendala, tersedia call centre 1500-630 untuk membantu proses pengecekan.
Data yang tidak mutakhir berisiko membuat pekerja lolos dari daftar penerima meski sebenarnya memenuhi syarat. Karena itu, kesesuaian data kepesertaan dan upah perlu dipastikan jauh sebelum penyaluran berjalan.
Pemerintah juga disebut tengah menyiapkan skema insentif pekerja untuk 2027. Untuk saat ini, fokus pekerja sebaiknya pada satu hal: pastikan data diri tercatat benar agar hak atas BSU 2026 tidak hangus hanya karena persoalan administrasi.
Skala Program yang Tidak Kecil
Dengan target sekitar 13,30 juta penerima dan anggaran mendekati Rp12 triliun, BSU 2026 termasuk program bantuan pekerja berskala besar. Setiap pekerja yang lolos verifikasi akan menerima total Rp900.000 yang dibayarkan sekaligus, bukan dicicil per bulan.
Skala sebesar itu pula yang membuat pemerintah menekankan pengkinian data. Kesalahan kecil pada NIK, status kepesertaan, atau catatan upah dapat membuat proses verifikasi berhenti. Pekerja disarankan mengecek datanya melalui bsu.kemnaker.go.id dan, bila perlu, meminta bantuan lewat call centre 1500-630 agar semua catatan sesuai sebelum penyaluran dilakukan.
Update Terbaru
Penemuan Harta Karun Emas Kuno di Jalur Perjalanan Haji Arab Saudi
Rabu / 18-11-2026, 10:21 WIB
Indonesia Amankan Tiket Piala Asia U-17 2027 Usai Bungkam Afghanistan
Rabu / 18-11-2026, 10:21 WIB
Sukses Besar, GTA 6 Sabet Delapan Nominasi Sekaligus di TGA 2026
Rabu / 18-11-2026, 10:21 WIB
Dampak Kebijakan 70 Persen Manfaat Tambang Terhadap Saham Emiten
Rabu / 18-11-2026, 10:14 WIB
Cetak Bukti Bayar Pajak STNK Online Pakai HVS A4 di Rumah
Rabu / 18-11-2026, 10:14 WIB
Saham DGWG Segera Tebar Dividen Interim Setara 71,7 Persen Laba
Rabu / 18-11-2026, 10:14 WIB
Tantangan Berat Bank Indonesia Menentukan Arah Suku Bunga Acuan
Rabu / 18-11-2026, 10:14 WIB
Rekomendasi HP Samsung Tiga Kamera Belakang, Mulai Rp2 Jutaan
Rabu / 18-11-2026, 10:11 WIB
Fasilitas LNG Woodfibre di Kanada Terima Suntikan Dana US$ 140 Juta
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Kesenjangan ruang kelas ungkap PR besar mutu pendidikan
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Pelemahan Harga Emas Antam Hari Ini Beserta Daftar Ukurannya
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Rencana Pertemuan Puncak Putin, Xi, dan Trump di Sela KTT APEC
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Harga dan Spesifikasi Infinix Smart 20 vs Smart 20e, Pilih RAM 6GB atau Baterai Lebih Besar?
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
Anne Hathaway Dikaruniai Anak Ketiga Bersama Adam Shulman
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB






