Bantuan Subsidi Upah kembali menjadi perbincangan pekerja. Untuk 2026, BSU diberikan Rp300.000 per bulan selama tiga bulan, tetapi pencairannya dilakukan sekaligus sehingga pekerja menerima Rp900.000.

Ketentuan program ini tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2026. Pemerintah menganggarkan sekitar Rp11,97 triliun dengan target kurang lebih 13,30 juta pekerja penerima.

Siapa Saja yang Berhak Menerima?

Syarat pertama, penerima adalah warga negara Indonesia ber-NIK yang masih aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sampai Agustus 2026. Syarat berikutnya menyangkut penghasilan: upah maksimal Rp3,5 juta per bulan, atau setara upah minimum kabupaten/kota dan provinsi di wilayah kerja masing-masing.

Ada pula kelompok yang dikecualikan. ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri aktif tidak termasuk penerima. Begitu juga pekerja yang pada tahun anggaran yang sama sudah menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

Pengkinian Data Jadi Penentu

Karena penyaluran berbasis data, pekerja diimbau melakukan pengkinian data melalui laman resmi bsu.kemnaker.go.id. Jika menemui kendala, tersedia call centre 1500-630 untuk membantu proses pengecekan.

Data yang tidak mutakhir berisiko membuat pekerja lolos dari daftar penerima meski sebenarnya memenuhi syarat. Karena itu, kesesuaian data kepesertaan dan upah perlu dipastikan jauh sebelum penyaluran berjalan.

Pemerintah juga disebut tengah menyiapkan skema insentif pekerja untuk 2027. Untuk saat ini, fokus pekerja sebaiknya pada satu hal: pastikan data diri tercatat benar agar hak atas BSU 2026 tidak hangus hanya karena persoalan administrasi.

Skala Program yang Tidak Kecil

Dengan target sekitar 13,30 juta penerima dan anggaran mendekati Rp12 triliun, BSU 2026 termasuk program bantuan pekerja berskala besar. Setiap pekerja yang lolos verifikasi akan menerima total Rp900.000 yang dibayarkan sekaligus, bukan dicicil per bulan.

Skala sebesar itu pula yang membuat pemerintah menekankan pengkinian data. Kesalahan kecil pada NIK, status kepesertaan, atau catatan upah dapat membuat proses verifikasi berhenti. Pekerja disarankan mengecek datanya melalui bsu.kemnaker.go.id dan, bila perlu, meminta bantuan lewat call centre 1500-630 agar semua catatan sesuai sebelum penyaluran dilakukan.