Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Syahganda Nainggolan memberikan bantahan terhadap klaim yang disampaikan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming.

Gibran sebelumnya mengaku mendapatkan anjuran dari Presiden Prabowo Subianto untuk berjuang membuktikan keabsahan ijazah melalui PTUN.

Namun, Syahganda menilai hal tersebut tidak mungkin dianjurkan oleh kepala negara mengingat putusan hukum yang ada.

Ia mengaitkan pandangannya dengan pernyataan Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra mengenai kedudukan hukum masalah ini.

Menurut pandangan tersebut, putusan dari Mahkamah Konstitusi serta Mahkamah Agung sudah bersifat final dan mengikat.

Yusril menjelaskan bahwa tidak ada lagi ruang bagi pihak mana pun untuk mengajukan upaya hukum lanjutan terkait perkara tersebut.

Di sisi lain, Gibran sempat menyatakan rencana berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk mengajukan peninjauan kembali atas putusan yang ada.

Kendati demikian, pihak Istana melalui penjelasan Yusril menegaskan bahwa posisi hukum saat ini sudah tertutup dari jalur banding maupun upaya peninjauan kembali.

Penjelasan Logika Hukum Yusril Ihza Mahendra

Syahganda menegaskan bahwa pandangan yang disampaikan oleh Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra telah mencerminkan sikap dan perhatian resmi dari Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi persoalan tersebut.

Sebelumnya, Yusril menjabarkan secara rinci bahwa putusan dari Mahkamah Konstitusi serta Mahkamah Agung terkait ijazah Gibran sudah bersifat final and binding sehingga tidak menyisakan celah jalur hukum lain.

Yusril juga menambahkan bahwa tidak ada pihak yang dapat mengajukan peninjauan kembali terhadap dua putusan tersebut karena Gibran tidak berkedudukan sebagai tergugat intervensi dalam perkara di Mahkamah Agung.

Sementara itu, Gibran sempat mengungkapkan niatnya untuk berkoordinasi dengan kementerian terkait guna mempersiapkan langkah hukum lanjutan sebelum akhirnya dibantah oleh pihak pemerintah.