Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akhirnya buka suara terkait niat pengunduran dirinya dari jabatan Wapres.

Ia menegaskan menghormati seluruh kritik dan saran masyarakat di tengah dinamika politik yang memanas, terutama soal polemik ijazah.

Gibran menyampaikan itu di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (10/11), setelah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkap pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam pertemuan selama sekitar 2,5 jam itu, Gibran disebut menyatakan niat mundur menghadapi dinamika terkait putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

Prabowo Beri Saran, Bukan Penolakan

Prasetyo meluruskan bahwa Prabowo tidak menolak niat tersebut. Ia menyebut Presiden justru banyak memberikan saran dalam diskusi itu.

Gibran juga memohon kesempatan membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui proses di PTUN.

Saat ditemui, Gibran tidak secara gamblang mengatakan berniat mundur. Ia hanya menekankan tidak ingin dinamika yang ada menjadi polemik politik berkepanjangan.

Dorongan agar Gibran mundur menguat belakangan ini, dipicu polemik ijazah yang dipakai untuk mendaftar sebagai wakil presiden pada Pilpres 2024.

Sebanyak 50 anggota DPR yang mewakili enam fraksi menekan usul hak menyatakan pendapat untuk menindaklanjuti polemik tersebut.

Mahkamah Agung sebelumnya memutuskan surat keterangan penyetaraan SMA milik Gibran tidak sah.

Putusan itu menegaskan putusan MK yang menyatakan tidak menemukan dokumen bukti tanda kelulusan setara SMA Gibran di Singapura dan Australia.

DPR kemudian merespons dengan mengusulkan hak menyatakan pendapat sesuai UU MD3, yang salah satunya mengatur dugaan pelanggaran hukum oleh presiden atau wakil presiden.