Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menilai upaya hukum yang hendak ditempuh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk membuktikan keabsahan ijazah setara SMA melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak akan membuahkan hasil.

Menurut Yusril, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait surat keterangan (suket) ijazah Gibran sudah bersifat final dan mengikat.

Karena itu, tidak ada lagi upaya hukum yang bisa ditempuh oleh pihak mana pun, termasuk Peninjauan Kembali (PK).

"Tidak ada gunanya karena putusan mahkamah agung kan sudah final karena materinya materi yang sama," ujar Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/11).

Putusan MK dan MA Dinilai Saling Menguatkan

Yusril menjelaskan bahwa putusan MK bersifat final and binding sehingga tidak ada lagi upaya hukum yang tersedia.

Hal serupa berlaku pada putusan MA yang juga sudah final, sehingga tidak ada pihak yang dapat mengajukan PK.

Ia juga menyoroti posisi Gibran dalam perkara di MA. Menurut Yusril, tergugat dalam putusan tersebut adalah Dirjen Kemendikdasmen, sementara Gibran tidak maju sebagai pihak tergugat intervensi.

Dengan demikian, Gibran tidak memiliki hak untuk mengajukan banding.

Yusril menyebut Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tampaknya tidak akan mengajukan PK dan akan segera mengeksekusi putusan tersebut.

"Nah kalau sudah dieksekusi oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah selaku atasan dari Dirjen Dikdasmen, maka putusan dari Mahkamah Agung itu juga final," kata dia.

Ia menegaskan persoalan ini merupakan persoalan hukum yang harus diputuskan pengadilan, dan MK maupun MA telah membuat keputusan final.