Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menyampaikan pandangannya terkait kelanjutan perkara hukum yang sedang bergulir di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Ia menyebut PTUN berpotensi menghentikan perkara keabsahan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Wapres Gibran Rakabuming Raka setelah keluarnya putusan Mahkamah Agung.

Objek Sengketa Dianggap Sudah Tidak Ada

Menurut Yusril, persidangan di PTUN atas gugatan yang diajukan dapat dihentikan karena objek yang disengketakan sudah tidak ada lagi.

Kondisi tersebut terjadi apabila Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah mengeksekusi putusan Mahkamah Agung secara resmi.

Ia memperkirakan perkara tersebut nantinya akan dihapuskan dari register perkara di PTUN Jakarta seiring hilangnya objek sengketa.

Yusril juga mencatat bahwa dalam perkara di Mahkamah Agung yang diajukan oleh H M Subhan, Gibran tidak dapat mengajukan Peninjauan Kembali.

Alasannya karena Gibran tidak bertindak sebagai pihak tergugat intervensi dalam proses hukum tersebut.

Dengan demikian, hanya kementerian terkait yang berposisi sebagai tergugat yang dapat menempuh langkah Peninjauan Kembali.

Meski demikian, pihak kementerian dinilai tidak akan mengajukan Peninjauan Kembali dan bakal segera mengeksekusi putusan Mahkamah Agung.

Sebelumnya, Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo.

Dalam pertemuan tersebut, Gibran memohon kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui proses PTUN.

Presiden Prabowo pun memberikan sejumlah saran dan masukan terkait dinamika yang sedang terjadi saat ini.

Salah satu arahan yang diberikan adalah agar Gibran tetap berjuang di PTUN dengan membawa seluruh dokumen pendidikan.

Gibran juga diminta untuk berkoordinasi dengan pihak kementerian terkait dalam menghadapi proses hukum yang berjalan.