Pemerintah kembali merumuskan kebijakan perlindungan sosial bagi tenaga kerja melalui program Bantuan Subsidi Upah tahun 2026 mendatang.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa BSU secara khusus menyasar para pekerja yang memiliki penghasilan di bawah Rp3 juta setiap bulannya.

Selain bantuan upah tersebut, pemerintah turut menyiapkan kebijakan perluasan insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah.

Insentif perpajakan ini dirancang untuk menjangkau para pekerja dengan tingkat penghasilan maksimal mencapai Rp10 juta per bulan.

Airlangga menjelaskan bahwa kelompok sasaran untuk BSU dan insentif PPh Pasal 21 DTP memiliki kategori penerima yang berbeda.

Berdasarkan catatan pemerintah, terdapat sekitar 13 juta pekerja dengan penghasilan sampai Rp10 juta yang masuk dalam target perluasan insentif pajak.

Terkait kelanjutan teknis penyaluran, data calon penerima BSU saat ini masih berada dalam tahap proses di Kementerian Ketenagakerjaan.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan bahwa komposisi akhir penerima masih menunggu proses finalisasi yang berlangsung di Kementerian Keuangan.

Setelah proses finalisasi data rampung, pemerintah akan segera melakukan tahap validasi dan verifikasi secara menyeluruh.

Data awal yang bersumber dari BPJS Ketenagakerjaan tersebut juga akan melalui tahapan pembersihan atau cleansing sebelum ditetapkan.