Pekerja di tanah air kini mempunyai kesempatan menikmati liburan yang lebih panjang tanpa khawatir kehilangan hak cuti.

Aturan terbaru menetapkan bahwa cuti bersama dari pemerintah pusat tidak mengurangi jatah cuti tahunan pekerja apabila diterapkan perusahaan.

Ketentuan tersebut tercantum secara resmi di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja.

Pasal 118 ayat (6) dalam undang-undang itu menegaskan pelaksanaan cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan buruh.

Kebijakan ini memberikan keleluasaan bagi para pekerja untuk memadukan hari libur nasional bersama akhir pekan.

Apabila waktu libur tersebut masih dirasa kurang, pekerja bisa menambahkan cuti tahunan tanpa takut jatahnya terpotong.

Sisa jatah cuti tahunan yang ada dengan demikian dapat dialokasikan untuk keperluan atau agenda pribadi lainnya.

Kendati demikian, ketentuan tersebut tidak otomatis memberikan tambahan hari libur bagi seluruh pekerja di berbagai tempat.

Aturan itu hanya berlaku jika masing-masing perusahaan secara aktif menerapkan kebijakan cuti bersama dari pemerintah.

Selain masalah cuti bersama, Pasal 118 turut mengatur ketentuan mendasar mengenai jam istirahat serta hak cuti.

Setiap pekerja berhak memperoleh waktu istirahat minimal 30 menit usai bekerja selama empat jam berturut-turut.

Pekerja dengan sistem enam hari kerja mendapatkan satu hari libur, sedangkan sistem lima hari kerja memperoleh dua hari.

Undang-undang juga menjamin hak cuti tahunan minimal 12 hari kerja usai melewati masa kerja selama 12 bulan.

Aturan pelaksanaan cuti itu nantinya akan disesuaikan lewat perjanjian kerja atau peraturan internal perusahaan.

Pekerja juga berhak atas istirahat panjang selama 30 hari kalender setelah bekerja lima tahun atau kelipatannya.

Namun, pekerja yang mengambil fasilitas istirahat panjang tersebut tidak akan memperoleh cuti tahunan di tahun berjalan.