Rencana pengembalian jurusan IPA, IPS, dan Bahasa di tingkat SMA mulai tahun ajaran 2027/2028 mendapatkan dukungan dari DPR dan MPR RI.

Kedua lembaga legislatif tersebut meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk memastikan kesiapan guru secara menyeluruh.

Selain kesiapan tenaga pendidik, pemerintah juga diminta memperhatikan fasilitas sekolah serta pemetaan minat siswa sebelum kebijakan diterapkan.

Pentingnya Kesiapan Infrastruktur dan Tenaga Pendidik

Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menilai kebijakan tersebut harus dirancang agar lulusan memiliki bekal relevan untuk studi atau bekerja.

Ia mengingatkan bahwa keberhasilan program penjurusan sangat bergantung pada kualitas pelaksanaan di lapangan bagi ribuan unit SMA.

Tanpa guru terlatih dan laboratorium memadai, penjurusan berisiko hanya menjadi pengelompokan administratif semata.

Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Habib Syarief Muhammad, turut menyampaikan pandangan serupa terkait pentingnya kurikulum matang.

Ia mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan peminatan lain yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan teknologi dan dunia kerja.

Penempatan siswa harus didasarkan pada minat, bakat, serta kemampuan akademik secara optimal tanpa paksaan pihak lain.