Penerapan Global Minimum Tax dengan tarif minimum 15 persen berpotensi mengurangi daya tarik fasilitas pembebasan pajak bagi perusahaan multinasional.

Kebijakan tersebut membuat insentif pembebasan pajak semakin terbatas manfaatnya bagi korporasi besar yang masuk cakupan aturan internasional.

Dampak Aturan Pajak Internasional

Ekonom senior Core Indonesia Yusuf Rendy Manilet menjelaskan bahwa ketentuan ini tidak bertentangan secara hukum dengan kebijakan tax holiday.

Namun, korporasi tetap berpotensi dikenakan pajak tambahan apabila tarif efektif mereka berada di bawah batas minimum global.

Pemerintah Indonesia telah menyiapkan mekanisme pengaman melalui PMK 69/2024 yang mengatur pajak tambahan minimum domestik.

Aturan tersebut memungkinkan negara memungut kekurangan pajak dari perusahaan yang tarif efektifnya belum mencapai 15 persen.

Arah Insentif Pengganti

Ketentuan pajak minimum global berlaku bagi grup perusahaan multinasional dengan omzet konsolidasi global minimal EUR750 juta.

Investor yang tidak termasuk cakupan aturan ini masih dapat menikmati manfaat fasilitas pembebasan pajak secara penuh.

Kajian menunjukkan bahwa faktor utama penanaman modal biasanya berkaitan dengan ukuran pasar dan kepastian regulasi.

Desain insentif kini perlu dialihkan dari pembebasan laba menuju dukungan yang terkait langsung dengan aktivitas riil.