Para tersangka diduga berupaya menghapus seluruh berkas hasil penyadapan dari komputer sistem LIMS setelah aktivitas mereka terdeteksi.

Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri kemudian melanjutkan penyelidikan menggunakan metode ilmiah dengan memeriksa sejumlah saksi.

Penyidik menetapkan beberapa tersangka dalam perkara ini, termasuk Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso.

Pada Kamis (5/11/2026), Bareskrim kembali menetapkan Slamet Uliandi sebagai tersangka baru setelah sebelumnya berstatus sebagai saksi.

Kepala Badan Intelijen Negara Muhammad Herindra menilai dugaan penyadapan tersebut sebagai tindakan serius yang berpotensi mengarah pada makar.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan penyelidikan menemukan indikasi awal tindak pidana makar.