Komisi III DPR RI menjadwalkan rapat kerja bersama Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto pada Kamis, 12 November.

Agenda utama pertemuan tersebut adalah membahas kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyatakan bahwa rapat ini bertujuan untuk mengusut tuntas dalang serta motif di balik tindakan tersebut.

Ia menegaskan pihak legislatif akan mengawal penanganan perkara ini secara serius.

Siapapun yang terbukti terlibat dalam kasus ini harus dimintai pertanggungjawaban hukum. Rapat baru bisa dilaksanakan hari Kamis karena masa sidang DPR baru dibuka pada Selasa tanggal 10 November.

Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan empat jenderal aktif sebagai tersangka dalam perkara penyadapan ilegal ini.

Para tersangka di antaranya adalah eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi lainnya.

Sebagian besar tersangka saat ini telah ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri. Mereka dijerat dengan pasal berlapis terkait undang-undang ITE serta ketentuan hukum pidana yang berlaku.

Rapat tersebut rencananya akan dipimpin langsung oleh Habiburokhman bersama para wakil ketua Komisi III, yaitu Rano Alfath, Dede Indra Permana, dan Ahmad Sahroni.

Pertemuan ini juga akan dihadiri oleh Ketua MKD Nazarudin Dek Gam untuk memastikan pengawasan berjalan optimal.

Berdasarkan catatan, Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan empat jenderal aktif sebagai tersangka dalam kasus ini termasuk eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Tersangka lainnya mencakup Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, serta Irjen Slamet Uliandi.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 258 KUHP, Pasal 332 KUHP ayat (1) dan (2), serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ITE.

Sebagian besar dari mereka saat ini telah ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.