Pemerintah secara resmi menetapkan ketentuan untuk penerima Bantuan Subsidi Upah tahun 2026.

Bantuan dana dengan total Rp900.000 tersebut diberikan kepada para pekerja yang memenuhi syarat.

Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan program ini bertujuan menjaga kestabilan ekonomi pekerja.

Dana bantuan tersebut akan dicairkan sekaligus selama tiga periode dalam bentuk pembayaran tunggal.

Aturan penyaluran subsidi ini mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026.

Aturan tersebut merupakan perubahan kedua dari regulasi pedoman bantuan pemerintah sebelumnya.

Calon penerima diwajibkan berstatus sebagai Warga Negara Indonesia dan memiliki identitas kependudukan yang sah.

Selain itu, pekerja harus terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga bulan Agustus 2026.

Batasan penghasilan maksimal yang ditetapkan adalah Rp3,5 juta setiap bulan bagi setiap pekerja.

Penyesuaian batas upah dapat mengikuti ketentuan upah minimum daerah atau kabupaten kota setempat.

Dasar perhitungan upah diambil dari data terakhir yang dilaporkan perusahaan ke BPJS Ketenagakerjaan.

Komponen upah tersebut mencakup gaji pokok serta berbagai jenis tunjangan tetap pekerja.

Pemerintah memastikan aparatur sipil negara dan anggota TNI serta Polri tidak berhak menerima.

Pekerja yang belum menerima Program Keluarga Harapan pada tahun berjalan akan menjadi prioritas utama.