Penguatan pengawasan dan pencegahan korupsi di sektor pertambangan nasional kini menjadi fokus utama kerja sama antara PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID bersama Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.

Kedua lembaga resmi menandatangani perjanjian kerja sama selama lima tahun di Jakarta pada hari Kamis.

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi serta akuntabilitas seluruh entitas yang berada di bawah naungan Grup MIND ID.

Integrasi Sistem OpenMIND dan KPK

Perjanjian tersebut berlaku mulai dari 2026 hingga 2031 mendatang dengan cakupan integrasi sistem pengaduan internal perusahaan.

Melalui kesepakatan ini, sistem pengaduan internal yang bernama OpenMIND akan terhubung langsung secara sistemik dengan pengelolaan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi milik KPK.

Langkah penghubung sistem ini dirancang untuk mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini sekaligus memperkuat sistem pengendalian internal perusahaan.

Direktur Utama MIND ID Maroef Sjamsoeddin menegaskan bahwa integritas merupakan landasan penting dalam mengelola kekayaan mineral serta batu bara nasional.

Menurut dia, proses pengolahan sumber daya melalui hilirisasi harus berjalan beriringan dengan tata kelola yang bersih dari segala bentuk kecurangan.

Selain menghubungkan sistem pelaporan, kolaborasi strategis tersebut juga mencakup program asistensi dari KPK.

Asistensi ini meliputi penyusunan peraturan internal, penguatan penanganan laporan, koordinasi antarlembaga, hingga pertukaran informasi dengan standar kerahasiaan tinggi.

Grup MIND ID sendiri terdiri atas sejumlah perusahaan besar seperti PT Aneka Tambang Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Freeport Indonesia, PT Inalum, PT Timah Tbk, dan PT Vale Indonesia.

Dari pihak KPK, Eko Marjono menyambut positif langkah perusahaan dalam memperkuat sistem pencegahan korupsi di lingkungan kerja.

Pelaksanaan perjanjian ini akan terus disertai pemantauan serta evaluasi secara berkala oleh kedua pihak untuk menjaga efektivitasnya.