Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah menyiapkan Bantuan Subsidi Upah 2026 sebesar total Rp900.000 untuk para pekerja yang memenuhi kriteria.

Dana bantuan tersebut diberikan sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan dan dibayarkan sekaligus kepada penerima.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menyampaikan penjelasan tersebut di Jakarta.

Program ini bertujuan menjaga ketahanan ekonomi serta daya beli pekerja agar tetap stabil di tengah berbagai tantangan.

Ketentuan resmi penyaluran bantuan ini mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026.

Aturan tersebut merupakan perubahan kedua dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 tentang pedoman pemberian subsidi gaji.

Calon penerima diwajibkan berstatus sebagai Warga Negara Indonesia dan memiliki Nomor Induk Kependudukan yang sah.

Selain itu, para pekerja harus tercatat aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026.

Kemnaker menetapkan batasan penghasilan maksimal sebesar Rp3,5 juta per bulan bagi pekerja.

Bagi wilayah dengan Upah Minimum Kabupaten atau Kota yang melampaui Rp3,5 juta, batas penghasilan menyesuaikan UMK setempat.

Wilayah yang tidak memiliki UMK akan menggunakan acuan Upah Minimum Provinsi dengan ketentuan pembulatan ke atas.

Besaran upah merujuk pada laporan terakhir pemberi kerja yang mencakup gaji pokok serta tunjangan tetap.

Bantuan ini tidak diberikan kepada aparatur sipil negara, anggota TNI aktif, maupun anggota Polri aktif.

Pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan pada tahun anggaran berjalan menjadi kelompok yang diprioritaskan.