Respons Isu Penyadapan Prabowo, PDI Perjuangan Desak Langkah Hukum Tegas
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyampaikan kecaman keras terkait dugaan penyadapan yang menyasar Presiden Prabowo Subianto.
Ia menilai tindakan tersebut bukan sekadar pelanggaran kewenangan, melainkan persoalan serius yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan kepentingan negara.
Pernyataan tersebut disampaikan Hasto usai berziarah ke Makam Bung Karno di Blitar pada Sabtu (7/11/2026).
Kegiatan itu juga menjadi bagian dari rangkaian kunjungannya untuk menghadiri acara Soekarno Run di Kota Blitar pada Minggu (8/11/2026).
Menurut Hasto, sikap partainya terhadap persoalan ini berlandaskan pada pemikiran Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
Ia menegaskan bahwa penyadapan yang disalahgunakan dapat membawa konsekuensi serius bagi hak masyarakat serta kepentingan nasional.
Sorotan Pengalaman Politik dan Tekanan
Hasto turut menghubungkan persoalan tersebut dengan pengalaman politik partainya di masa lalu.
Ia menduga praktik penyadapan pernah dimanfaatkan untuk menekan pihak-pihak yang menyampaikan kritik, termasuk PDI Perjuangan.
Salah satu peristiwa yang disinggung mencakup polemik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 Tahun 2023.
Ketika partainya mempersoalkan keputusan tersebut, muncul berbagai tekanan yang diduga bersumber dari informasi hasil penyadapan.
Ia mengindikasikan bahwa praktik semacam itu semakin intensif setelah keluarnya putusan MK terkait batas usia capres dan cawapres.
Selain itu, Hasto mengangkat istilah partai coklat dalam menjelaskan situasi politik yang digunakan untuk meredam suara kritis.
Meski demikian, PDI Perjuangan menyatakan tetap menyerahkan penanganan kasus penyadapan ini kepada mekanisme hukum.
Hasto menegaskan bahwa tindakan menyadap seorang presiden merupakan suatu bentuk makar yang tidak boleh ditoleransi.
Partainya mendukung penuh penyelesaian kasus tersebut melalui jalur hukum agar penyalahgunaan kekuasaan tidak terulang.
Ia mengingatkan bahwa prosedur penyadapan harus berlandaskan penyelidikan dan indikasi tindak pidana yang jelas.
Menurut Hasto, penyadapan tidak boleh dikaitkan dengan kepentingan politik kekuasaan untuk menyasar lawan politik.
Update Terbaru
P1Harmony Raih Posisi 4 di Billboard 200 Lewat Album BLOW UP
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Kadin dan Apindo Beri Syarat Terkait Kebijakan Dana Cadangan Pesangon
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Dino Patti Djalal Bahas Isu Global hingga Kebijakan Trump di CNN
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Borneo FC vs Manila Digger: Jam Tayang dan Info Siaran Langsung
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Bali Masuk Daftar Hitam Fodor's Travel Akibat Overtourism 2027
Rabu / 18-11-2026, 09:42 WIB
Skin Barrier Rusak Bisa Dipulihkan Pakai 5 Bahan Skincare Ini
Rabu / 18-11-2026, 09:42 WIB
Panduan Cek NIK KTP Penyaluran Bantuan Beras Terbaru
Rabu / 18-11-2026, 09:42 WIB
Panduan berobat pakai BPJS Kesehatan di luar kota bagi pemudik
Rabu / 18-11-2026, 09:42 WIB
Jadwal Nonton Film Bioskop Trans TV Hari Ini, 18 November 2026: Ada Film Aksi Black and Blue
Rabu / 18-11-2026, 09:40 WIB
Desakan Sanksi Hukum dari Mahfud MD Terkait Polemik Ijazah Gibran
Rabu / 18-11-2026, 09:35 WIB
Pujian Donald Trump untuk Prabowo Subianto dalam KTT ASEAN-AS
Rabu / 18-11-2026, 09:35 WIB
Anne Hathaway melahirkan anak ketiga bersama suami tercinta Adam Shulman
Rabu / 18-11-2026, 09:35 WIB
Alasan Tissa Biani Rutin Konsultasi ke Dokter Gizi dan Rawat Kulit
Rabu / 18-11-2026, 09:35 WIB
Jejak Tragedi Pan Am 812 Terungkap Lewat Susur Sungai
Rabu / 18-11-2026, 09:28 WIB






