Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyampaikan kecaman keras terkait dugaan penyadapan yang menyasar Presiden Prabowo Subianto.

Ia menilai tindakan tersebut bukan sekadar pelanggaran kewenangan, melainkan persoalan serius yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan kepentingan negara.

Pernyataan tersebut disampaikan Hasto usai berziarah ke Makam Bung Karno di Blitar pada Sabtu (7/11/2026).

Kegiatan itu juga menjadi bagian dari rangkaian kunjungannya untuk menghadiri acara Soekarno Run di Kota Blitar pada Minggu (8/11/2026).

Menurut Hasto, sikap partainya terhadap persoalan ini berlandaskan pada pemikiran Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Ia menegaskan bahwa penyadapan yang disalahgunakan dapat membawa konsekuensi serius bagi hak masyarakat serta kepentingan nasional.

Sorotan Pengalaman Politik dan Tekanan

Hasto turut menghubungkan persoalan tersebut dengan pengalaman politik partainya di masa lalu.

Ia menduga praktik penyadapan pernah dimanfaatkan untuk menekan pihak-pihak yang menyampaikan kritik, termasuk PDI Perjuangan.

Salah satu peristiwa yang disinggung mencakup polemik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 Tahun 2023.

Ketika partainya mempersoalkan keputusan tersebut, muncul berbagai tekanan yang diduga bersumber dari informasi hasil penyadapan.

Ia mengindikasikan bahwa praktik semacam itu semakin intensif setelah keluarnya putusan MK terkait batas usia capres dan cawapres.

Selain itu, Hasto mengangkat istilah partai coklat dalam menjelaskan situasi politik yang digunakan untuk meredam suara kritis.

Meski demikian, PDI Perjuangan menyatakan tetap menyerahkan penanganan kasus penyadapan ini kepada mekanisme hukum.

Hasto menegaskan bahwa tindakan menyadap seorang presiden merupakan suatu bentuk makar yang tidak boleh ditoleransi.

Partainya mendukung penuh penyelesaian kasus tersebut melalui jalur hukum agar penyalahgunaan kekuasaan tidak terulang.

Ia mengingatkan bahwa prosedur penyadapan harus berlandaskan penyelidikan dan indikasi tindak pidana yang jelas.

Menurut Hasto, penyadapan tidak boleh dikaitkan dengan kepentingan politik kekuasaan untuk menyasar lawan politik.