Sultan Ibrahim Desak Jaksa Agung Jalankan Tahanan Rumah Najib menjadi sorotan setelah adanya penundaan pemindahan mantan Perdana Menteri Malaysia tersebut.

Keputusan pengampunan bersyarat menegaskan bahwa seluruh ketentuan telah dipenuhi sehingga eksekusi pemindahan harus segera dilakukan tanpa keraguan.

Perdebatan Hukum Pemindahan Mantan Perdana Menteri

Najib yang berusia 73 tahun masih berada di Penjara Kajang meskipun denda sebesar 50 juta ringgit Malaysia atau setara Rp223 miliar telah dibayarkan.

Pembayaran tersebut merupakan syarat utama pengampunan bersyarat yang diberikan oleh Sultan Ibrahim sejak bulan September 2026.

Pengadilan sebenarnya telah menerbitkan perintah agar Najib menjalani sisa hukumannya di kediaman pribadinya yang terletak di Jalan Langgak Duta.

Namun, Kantor Jaksa Agung menunda keputusan tersebut dengan alasan perlunya klarifikasi mendalam mengenai perintah pengadilan serta keputusan kerajaan.

Sultan Ibrahim menolak alasan penundaan tersebut dan menyatakan bahwa keputusan pengampunan telah disampaikan dengan sangat tegas.

Istana Negara menyampaikan bahwa pihak Jaksa Agung serta para Menteri wilayah federal turut hadir dalam rapat Dewan Pengampunan ketika keputusan itu dikeluarkan.

Raja Malaysia memberikan peringatan keras bahwa mempertanyakan keputusan yang sah sama saja dengan menyangkal titah Yang di-Pertuan Agong.

Di sisi lain, Kantor Jaksa Agung menegaskan bahwa langkah penundaan ini tidak dimaksudkan untuk menentang kewenangan kerajaan.

Kebijakan tersebut diambil semata-mata untuk menghindari konflik hukum dan memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keluarga serta tim pengacara Najib turut mendesak agar otoritas terkait segera mengeksekusi pemindahan klien mereka ke rumah tahanan.

Kasus hukum ini berakar dari vonis penjara yang dijatuhkan pada tahun 2020 terkait perkara korupsi dana investasi negara 1Malaysia Development Berhad.