Hubungan perdagangan antara Beijing dan Washington kembali memanas setelah pemerintah Amerika Serikat menjatuhkan sanksi baru.

Kebijakan tersebut menyasar sejumlah entitas dan individu yang dikaitkan dengan negara Kuba oleh Departemen Keuangan AS.

Menanggapi langkah tersebut, Kementerian Perdagangan China secara resmi melayangkan kecaman keras.

Pihak Beijing menilai tindakan pembatasan itu melanggar norma hubungan internasional serta hukum yang berlaku.

Tekanan ekonomi sepihak ini dituding menggunakan alasan pihak ketiga untuk merugikan kepentingan sah perusahaan China.

Sejumlah perusahaan asal negeri tirai bambu yang masuk dalam daftar hitam meliputi badan usaha milik negara hingga sektor swasta.

Selain itu, terdapat pula kapal tanker berbendera Kuba yang turut menjadi target dari pembatasan tersebut.

Pemerintah China menegaskan bahwa langkah Washington bertentangan dengan kesepahaman yang telah dicapai para pemimpin kedua negara.

Beijing mendesak agar pemerintah Amerika Serikat segera memperbaiki kebijakan yang dianggap keliru tersebut.

Negara pimpinan Presiden China tersebut juga menyatakan kesiapan mengambil langkah balasan guna melindungi kepentingan nasional.

Penerapan pembatasan ekonomi terhadap Kuba sendiri sebenarnya telah berlangsung sejak dekade 1960-an.

Pemerintahan AS kembali memperketat sektor-sektor penting seperti energi minyak, manufaktur, teknologi, hingga elektronik.

Kementerian Luar Negeri China sebelumnya juga menyoroti keabsahan tindakan Washington di kancah global.

Kebijakan tersebut dikategorikan sebagai bentuk yurisdiksi ekstrateritorial tanpa mandat Dewan Keamanan PBB.