Pemerintah diminta untuk menyiapkan masa peralihan yang terencana dengan matang dalam pelaksanaan Peraturan Presiden No 107/2026.

Aturan baru mengenai pengadaan serta impor energi nasional membutuhkan persiapan lintas lembaga agar ketersediaan pasokan tidak terhambat.

Muhammad Makky selaku pengamat energi dari Universitas Andalas menilai tata kelola baru ini tidak boleh mengabaikan kesiapan institusi.

Rangkaian pengadaan energi mencakup perencanaan, penetapan kebutuhan, pencarian pemasok, hingga proses distribusi kepada konsumen.

Setiap tahapan tersebut menuntut koordinasi ketat agar perubahan kebijakan tidak menimbulkan hambatan operasional di lapangan.

Penyesuaian regulasi ini turut memengaruhi hubungan kerja antarlembaga dari segi waktu, struktur organisasi, hingga pelaksanaan operasional.

Koordinasi antara Kementerian ESDM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, serta Pertamina perlu diperkuat.

Pemerintah juga perlu menyediakan petunjuk teknis, pedoman tertulis, dan standar operasional prosedur guna mencegah tumpang tindih kewenangan.

Aspek penting lainnya meliputi proyeksi kebutuhan minyak mentah, kecocokan spesifikasi bahan baku, serta kapasitas kilang.

Selain itu, ketersediaan anggaran serta kemampuan infrastruktur penyimpanan dan distribusi harus diperhitungkan secara saksama.

Pengalihan dari regulasi lama ke ketentuan baru harus dikelola bertahap supaya pasokan energi tetap mempunyai landasan hukum.

Waktu persiapan yang memadai memberikan keleluasaan bagi pelaksana pengadaan dalam merundingkan harga dan menentukan pemasok.

Diversifikasi pemasok juga diperlukan untuk mengantisipasi potensi lonjakan pengeluaran akibat perubahan harga di pasar global.

Hingga Sabtu (7/11/2026), dokumen resmi Perpres 107/2026 tersebut belum dapat diakses secara luas oleh publik.

Kejelasan dokumen pelaksanaan menjadi kunci utama agar institusi terkait memahami batas kewenangan dan tanggung jawab masing-masing.