Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia menonaktifkan Listyo Sigit Prabowo dari posisi Ketua Dewan Penasihat organisasi.

Keputusan itu diambil setelah namanya terseret dalam perkara dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik.

Pengumuman tersebut disampaikan di Jakarta pada Jumat (6/11/2026) sebagai wujud kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Dewan Pimpinan Pusat KSPSI memutuskan untuk mengosongkan jabatan tersebut sementara waktu.

Pengganti posisi itu rencananya akan dibahas secara mendalam dalam Kongres KSPSI pada 1 Februari 2027.

Sekretaris Jenderal KSPSI AGN, Hermanto Ahmad, menyatakan langkah ini berlandaskan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi.

Status keanggotaan selanjutnya akan ditentukan berdasarkan perkembangan proses hukum yang sedang berjalan.

Organisasi buruh tersebut memastikan akan memberhentikan secara permanen jika terdapat putusan berkekuatan hukum tetap.

KSPSI juga menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh Bareskrim Polri.

Presiden KSPSI, Andi Gani Nena Wea, menilai peristiwa ini menjadi bahan evaluasi dalam menjalin hubungan dengan tokoh publik.

Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menetapkan tiga personel Polri berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka.

Ketiga orang tersebut disangkakan terlibat dalam penyadapan tanpa prosedur, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik.