Pemerintah sedang menyiapkan penyempurnaan aturan devisa hasil ekspor sumber daya alam guna memperkuat cadangan devisa nasional.

Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah tanpa memberikan kesulitan bagi aktivitas eksportir.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan komitmen itu melalui sosialisasi tata kelola ekspor komoditas strategis.

Penyempurnaan aturan ini mencakup perluasan negara mitra serta bank penempatan devisa hasil ekspor.

Pemerintah juga menyiapkan relaksasi ketentuan penukaran devisa ke dalam rupiah demi memberi kepastian bagi dunia usaha.

Penyesuaian ini diarahkan untuk menjaga keseimbangan fundamental ekonomi dan kelancaran kegiatan ekspor komoditas.

Selain penyesuaian aturan devisa, tata kelola komoditas strategis diperkuat melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia.

Salah satu langkah konkret yang disiapkan adalah pengembangan sistem Portal NADI bagi para pemangku kepentingan.

Sistem tersebut ditargetkan dapat beroperasi secara penuh mulai tanggal 1 Januari 2027 mendatang.

Airlangga menjelaskan bahwa pengelolaan ekspor komoditas strategis perlu dijalankan secara transparan dan terintegrasi.

Pemerintah turut mendorong keterlibatan sektor perbankan dan pelaku usaha dalam pelaksanaan kebijakan baru ini.

Sinergi berbagai pihak diharapkan mampu memaksimalkan manfaat kekayaan sumber daya alam bagi perekonomian nasional.