Bareskrim Polri kembali menetapkan satu orang tersangka baru dalam penyelidikan kasus dugaan penyadapan tanpa prosedur resmi yang menyasar Presiden RI Prabowo Subianto.

Kasus hukum ini pertama kali terungkap ke publik pada Selasa (3/11) dan melibatkan sejumlah perwira tinggi kepolisian.

Perkembangan Tersangka dan Pembentukan Tim Khusus

Mantan Kadiv TIK Irjen Slamet Uliandi ditetapkan sebagai tersangka baru dalam perkara tersebut.

Penyidik belum dapat melakukan penahanan terhadap tersangka SU karena yang bersangkutan sedang berada dalam kondisi sakit pascastroke.

Penetapan tersebut membuat total tersangka dalam perkara ini menjadi empat orang.

Tiga tersangka sebelumnya meliputi Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, serta Irjen Eko Hadi Santoso.

Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto membentuk tim khusus untuk mendalami kasus ini secara mendalam.

Respons Istana dan Langkah Cepat DPR

Presiden Prabowo Subianto resmi mencopot Listyo Sigit dari posisinya sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

Letjen TNI Ariyo Windutomo kemudian ditunjuk oleh Presiden untuk menjabat sebagai pelaksana tugas KSP.

Mensesneg Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo merasakan keprihatinan yang luar biasa atas peristiwa ini.

Pihak Istana mendesak agar penegakan hukum terhadap kasus penyadapan ini dilakukan secara transparan dan tanpa ada yang ditutup-tutupi.

Sementara itu, DPR menyatakan membuka peluang untuk mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyadapan akibat kasus tersebut.