Penyidik Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di enam lokasi berbeda di Jakarta terkait dugaan korupsi pengelolaan pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara.

Dalam operasi tersebut, tim penyidik berhasil menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp11,7 miliar, sejumlah dokumen penting, serta perangkat elektronik.

Direktur Penyidikan Kejagung, Saiful Bahri Siregar, menjelaskan bahwa uang tunai yang diamankan berasal dari dua tempat terpisah.

Penyitaan pertama mencatat angka Rp11,2 miliar, sedangkan lokasi kedua menghasilkan barang bukti uang tunai sebesar Rp595 juta.

Selain uang tunai, tim penyidik juga membawa sejumlah perangkat elektronik dari lokasi penggeledahan lainnya.

Barang elektronik yang diamankan meliputi telepon seluler, komputer jinjing, serta kamera pengawas atau CCTV.

Perkara ini mencakup dugaan korupsi yang berkaitan dengan aktivitas tujuh perusahaan tambang nikel sepanjang periode 2013-2025.

Perusahaan yang disebut dalam penyidikan adalah PT BSJ, PT KAA, PT ANI, PT AMI, PT AMID, PT DAA, dan PT HJ.

Lima dari tujuh perusahaan tersebut berada di bawah kendali seseorang berinisial AK yang dikenal sebagai Raja Nikel di Sulawesi Tenggara.

Saiful Bahri Siregar menyebut AK sebagai pihak yang menerima manfaat dari perusahaan-perusahaan tersebut.

Meski namanya disebut dalam penyidikan, AK belum berstatus tersangka dan masih diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi.

Temuan penyidik juga mengarah pada persoalan legalitas kegiatan pertambangan PT BSJ dan PT KAA.

Kedua perusahaan itu diketahui tidak lagi mempunyai izin usaha pertambangan sejak 2015.

Aktivitas kedua perusahaan tersebut bahkan telah dikenai penghentian sementara sebanyak tiga kali.

Namun, kegiatan pertambangan di wilayah tersebut ternyata tidak benar-benar dihentikan berdasarkan hasil penyidikan.

Wilayah tambang yang dikelola kedua perusahaan juga tidak dikembalikan kepada negara meskipun izin usahanya sudah tidak berlaku.

Jaksa menemukan indikasi pemberian sesuatu kepada penyelenggara negara oleh perusahaan-perusahaan di bawah kendali AK.

Dugaan pemberian tersebut berkaitan dengan upaya mempertahankan kelangsungan kegiatan pertambangan hingga 2025.

Kejaksaan Agung telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap 38 saksi dalam perkembangan penanganan perkara ini.

Tahap berikutnya adalah merampungkan konstruksi perkara sebelum berkas dilimpahkan ke tahap penuntutan.