Wacana pembebasan aturan lalu lintas untuk kendaraan listrik di Jakarta berpotensi mengalami perubahan besar.

Usulan tersebut mencakup penghapusan insentif khusus ketika pangsa pasar mobil listrik telah mencapai 30 persen.

PT Hyundai Motors Indonesia memberikan tanggapan resmi mengenai wacana yang berkembang di tengah masyarakat.

Pihak perusahaan menyatakan menyerahkan sepenuhnya keputusan akhir kepada kebijakan yang ditentukan pemerintah.

Chief Operating Officer HMID Fransiscus Soerjopranoto menyampaikan pandangannya di SCBD, Jakarta Selatan.

Ia mencatat fasilitas bebas ganjil genap saat ini hanya berlaku di wilayah Jakarta saja.

Sementara itu, konsumen kendaraan listrik Hyundai sudah tersebar di berbagai daerah di luar ibu kota.

Perbedaan kebijakan antar daerah menjadi salah satu catatan tersendiri bagi pihak pabrikan.

Perusahaan menegaskan akan terus mengikuti perkembangan kebijakan serta melihat sikap dari produsen lainnya.

Sebelumnya, usulan evaluasi insentif nonfiskal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Periklindo Moeldoko.

Moeldoko menilai fasilitas khusus sangat penting pada tahap awal pengenalan kendaraan listrik ke masyarakat.

Namun aturan dapat disamakan dengan kendaraan konvensional apabila target pangsa pasar sudah tercapai.

Gagasan tersebut disampaikan dalam kesempatan terpisah di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat.

Insentif jangka panjang dikhawatirkan dapat menimbulkan kecemburuan bagi pengguna kendaraan konvensional.

Pemerintah dinilai dapat menyelaraskan regulasi setelah pasar kendaraan ramah lingkungan mulai bergairah.