Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan tanggapan terkait potensi kasus penyadapan yang menargetkan Presiden Prabowo Subianto.

Isu penyadapan tersebut dinilai sangat disayangkan karena berpotensi memengaruhi tingkat kepercayaan para investor di dalam negeri.

Airlangga menekankan bahwa dampak dari kejadian ini lebih mengarah pada dinamika psikologis pasar daripada kondisi fundamental ekonomi negara.

Faktor psikologis diakui turut memengaruhi pergerakan ekonomi secara keseluruhan di tengah situasi sentimen negatif yang berkembang.

Pemerintah memastikan bahwa fokus utama saat ini adalah menjaga agar kondisi dasar ekonomi nasional tetap berada dalam posisi solid.

Langkah tegas yang diambil oleh pihak kepolisian dinilai penting untuk meredam kekhawatiran dari kalangan pelaku usaha serta investor.

Kebijakan dari aparat penegak hukum tersebut dianggap mampu memberikan kepastian rasa aman bagi para pengusaha.

Kasus dugaan penyadapan ini melibatkan sejumlah jenderal Polri yang memasukkan nomor telepon ke dalam server khusus tanpa prosedur.

Terkait dugaan target penyadapan yang juga menyasar pengusaha tertentu, Airlangga memilih untuk tidak merinci lebih jauh dan menyerahkannya pada perkembangan situasi.

Kasus penyadapan ilegal ini diketahui dilakukan melalui server Lawful Interception Management System tanpa prosedur yang semestinya dan turut menyeret beberapa perwira tinggi kepolisian.