Pemerintah memutuskan agar penyaluran Bantuan Subsidi Upah 2026 langsung masuk ke rekening bank penerima.

Kebijakan tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta Pusat pada Kamis.

Langkah ini merupakan tindak lanjut langsung dari arahan yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Mekanisme transfer lewat rekening kini menjadi jalur utama distribusi bantuan pengganti sistem kantor pos.

Pemerintah mengharapkan seluruh masyarakat berusia 17 tahun ke atas sudah memiliki rekening perbankan.

Besaran BSU 2026 ditetapkan senilai Rp300 ribu per bulan yang diberikan selama kurun waktu tiga bulan.

Setiap penerima akan memperoleh total bantuan sebesar Rp900 ribu yang dibayarkan sekaligus.

Periode pencairan dana bantuan sosial tersebut dijadwalkan berlangsung pada November hingga Desember 2026.

Proses penyaluran dana bantuan ini nantinya akan melalui jajaran Bank Himbara.

Kementerian Ketenagakerjaan telah mengatur seluruh persyaratan penerima melalui aturan resmi Permenaker Nomor 16 Tahun 2026.

Regulasi tersebut merupakan perubahan kedua dari Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 sebelumnya.

Calon penerima harus terdaftar sebagai warga negara Indonesia yang memiliki nomor induk kependudukan.

Pekerja juga wajib tercatat aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026.

Ketentuan penghasilan maksimal menetapkan batasan sebesar Rp3,5 juta per bulan bagi para pekerja.

Batas penghasilan tersebut dapat mengikuti ketentuan upah minimum yang berlaku di wilayah masing-masing.

Penghitungan gaji menggunakan upah terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan.

Komponen upah yang diperhitungkan mencakup gaji pokok serta berbagai tunjangan tetap pekerja.

Kelompok aparatur sipil negara, prajurit TNI, dan anggota Polri dikecualikan dari daftar penerima bantuan.