Kepolisian Negara Republik Indonesia bersama Direktorat Jenderal Imigrasi memperkuat pengawasan buronan internasional di pintu perlintasan.

Penguatan tersebut dilakukan melalui pemanfaatan aplikasi Interpol Global Hit Alert System atau I-GHAS 24/7.

Sistem baru ini memungkinkan petugas imigrasi mempercepat proses verifikasi individu yang masuk daftar buronan lintas negara.

Peluncuran aplikasi tersebut dilaksanakan secara resmi di Rupattama Mabes Polri, Jakarta, pada hari Kamis.

Melalui platform tersebut, petugas di lapangan dapat langsung berkoordinasi dengan Divisi Hubungan Internasional Polri.

Direktur Jenderal Imigrasi menyatakan bahwa kehadiran sistem ini mampu meningkatkan efektivitas pertukaran informasi.

Kolaborasi komunikasi antar-institusi ini dinilai krusial untuk mengantisipasi berbagai ancaman kejahatan transnasional sejak dini.

Kapolri menambahkan bahwa pengawasan ketat di perlintasan negara sangat penting untuk menghadapi kompleksitas kejahatan lintas negara.

Ancaman kejahatan yang menjadi fokus pengawasan mencakup tindak pidana perdagangan orang serta penyelundupan narkotika.

Kedua instansi berencana mengembangkan platform tersebut melalui integrasi kecerdasan buatan serta data biometrik pada masa mendatang.

Pengembangan Teknologi dan Integrasi Data Lanjutan

Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, menjelaskan bahwa sistem tersebut sangat dibutuhkan guna mengantisipasi ancaman kejahatan transnasional sejak di pintu masuk Indonesia.

Sebagai informasi, peluncuran I-GHAS 24/7 di Rupattama Mabes Polri turut dihadiri Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto bersama Kepala Divhubinter Polri, Irjen Pol Untung Widyamoko.

Kerja sama strategis antarkedua instansi ini juga didasarkan pada kesamaan orientasi dalam menjalankan tugas pelayanan serta perlindungan masyarakat.

Ke depannya, platform I-GHAS 24/7 direncanakan terus dikembangkan melalui integrasi teknologi kecerdasan buatan serta pemaduan data biometrik pada tahun 2027.

Pengembangan tersebut diarahkan untuk memperketat pengawasan lalu lintas orang di perbatasan tanpa mengesampingkan kelancaran pelayanan keimigrasian bagi masyarakat.