Pihak Istana menegaskan pentingnya meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi ancaman dari dalam menyusul kasus penyadapan.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa proses bersih-bersih akan terus dilakukan di lingkungan sekitar Presiden.

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas terbongkarnya kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Prasetyo meminta agar perkara hukum ini diusut hingga tuntas tanpa ada satupun hal yang ditutup-tutupi.

Kasus hukum tersebut harus diselesaikan secara transparan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Sejumlah jenderal kepolisian kini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam skandal penyadapan ilegal tersebut.

Penyidik mengungkapkan bahwa aksi penyadapan itu juga diduga menyasar pejabat negara, tokoh politik, hingga pengusaha.

Praktik ilegal ini dijalankan dengan memasukkan nomor telepon tertentu ke dalam server LIMS tanpa prosedur verifikasi.

Dalam perkembangan penanganan perkara ini, tiga dari empat tersangka yang merupakan perwira tinggi kepolisian kini telah resmi ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri.

Sementara itu, satu tersangka lainnya belum ditahan karena masih menjalani masa pemulihan setelah mengalami sakit stroke.

Atas keterlibatan dalam kasus penyadapan ilegal tersebut, para tersangka dijerat dengan ketentuan pidana berlapis berdasarkan Undang-undang KUHP serta Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman penjara hingga 10 tahun.