Presiden RI Prabowo Subianto memanggil Kepala Badan Intelijen Negara Herindra ke Istana Kepresidenan Jakarta pada hari Jumat.

Pertemuan tersebut berlangsung di tengah ramainya dugaan penyadapan ilegal yang dilakukan oleh sejumlah perwira tinggi Polri terhadap kepala negara.

Kepala BIN Herindra menyebut tindakan penyadapan tanpa prosedur resmi tersebut sebagai suatu perbuatan yang ilegal dan mengarah pada makar.

Kasus dugaan penyadapan ilegal ini telah menyeret empat jenderal Polri yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik.

Para tersangka dalam perkara ini meliputi mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, serta Irjen Slamet Uliandi.

Praktik penyadapan tanpa melalui prosedur penegakan hukum tersebut diduga tidak hanya menyasar presiden saja.

Aksi itu juga dilaporkan menargetkan sejumlah pejabat negara, tokoh politik, pengusaha, media massa, hingga tokoh masyarakat.

Penyidik mengungkapkan bahwa praktik tersebut dilakukan dengan memasukkan nomor telepon ke server Lawful Interception Management System tanpa verifikasi.

Pihak Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi turut memberikan tanggapan resmi terkait insiden tersebut.

Pemerintah menilai rangkaian tindakan penyadapan ilegal itu sudah masuk dalam kategori perbuatan yang mengarah ke tindak makar.