Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto menyeret empat orang jenderal kepolisian.

Operasi pemantauan komunikasi tersebut dilakukan tanpa melalui prosedur penegakan hukum yang sah.

Daftar Tersangka dan Penahanan

Empat jenderal yang telah ditetapkan sebagai tersangka adalah Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi Santoso, serta Slamet Uliandi.

Tiga tersangka yakni Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri.

Sementara itu, Slamet Uliandi belum ditahan karena masih menjalani proses pemulihan kesehatan setelah mengalami stroke.

Praktik penyadapan tersebut diduga berlangsung sepanjang periode 2025 hingga 2026.

Penyidik mengungkapkan bahwa nomor telepon Presiden Prabowo turut dimasukkan ke dalam perangkat penyadapan tanpa verifikasi.

Selain itu, terdapat dugaan penghapusan dokumen digital hasil penyadapan yang terjadi pada awal Oktober 2026.

Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diduga memerintahkan penyadapan tanpa kaitan proses penegakan hukum.

Namun, Bareskrim Polri belum membeberkan secara terperinci tindakan spesifik yang dilakukan oleh Listyo Sigit.

Ahrie Sonta dan Eko Hadi terlibat dalam perkara ini saat menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring.

Keduanya bertanggung jawab dalam pelaksanaan provisioning atau pengoperasian sistem penyadapan.

Ahrie Sonta juga disebut sempat meminta izin kepada Slamet Uliandi untuk menghapus file hasil penyadapan.

Irjen Slamet Uliandi berperan sebagai dewan pembina pusat pemantauan atau Monitoring Center.

Slamet memiliki kewenangan memberikan persetujuan terhadap operasi penyadapan yang diajukan oleh Eko Hadi dan Ahrie Sonta.

Permintaan penghapusan file hasil penyadapan yang diajukan oleh Ahrie Sonta juga telah disetujui oleh Slamet Uliandi.