Dugaan penyadapan ilegal terhadap sejumlah nomor telepon pejabat negara, termasuk Presiden Republik Indonesia, berpotensi menambah risiko investasi di Indonesia.

Ekonom Bank Danamon menilai kasus yang diduga melibatkan oknum Polri tersebut dapat meningkatkan ketidakpastian politik.

Kondisi ini membuat investor meminta kompensasi risiko yang lebih tinggi.

Lead Economist Bank Danamon Irman Faiz menjelaskan bahwa ketidakpastian politik memiliki konsekuensi langsung terhadap keputusan investasi.

Kondisi politik yang sulit diprediksi dapat meningkatkan premi risiko atau kompensasi yang diminta investor.

Ketidakpastian politik selalu memiliki biaya, yaitu premi risiko yang harus ditanggung.

Transparansi Penanganan Perkara

Pasar keuangan domestik justru menunjukkan pergerakan relatif membaik selama dua hari terakhir ketika isu penyadapan mencuat.

Perkembangan tersebut lebih banyak dipengaruhi kondisi eksternal seperti prospek geopolitik dan penurunan imbal hasil US Treasury.

Irman mengingatkan bahwa perkembangan positif pasar belum cukup untuk memastikan kasus tersebut tidak menimbulkan dampak ekonomi.

Transparansi penanganan perkara menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan investor.

Penyidik Bareskrim Polri sebelumnya mengungkap dugaan penyadapan dilakukan melalui sistem Lawful Interception Management System tanpa prosedur hukum.