Pengembangan investasi di kawasan Sabang, Aceh, membutuhkan keterlibatan yang lebih kuat dari pemerintah pusat.

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menilai koordinasi lintas kementerian sangat penting.

Langkah tersebut diperlukan guna mengatasi berbagai hambatan dalam pengembangan ekonomi kawasan.

Perbedaan Struktur Koordinasi

Kepala BPKS Iskandar Zulkarnaen mengungkapkan perlunya penyelarasan kebijakan antara pengelola kawasan dan pemerintah pusat.

Dukungan itu diharapkan mampu mempercepat kegiatan investasi serta mendongkrak aktivitas perdagangan.

Iskandar menyebutkan terdapat perbedaan struktur koordinasi antara pengelolaan kawasan Sabang dan Batam.

Di Batam, Dewan Kawasan berada di bawah kepemimpinan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Sementara itu, Dewan Kawasan Sabang dipimpin oleh Gubernur Aceh dengan unsur pemerintah daerah.

Kondisi kelembagaan tersebut membuat hubungan koordinasi langsung dengan kementerian masih memerlukan penguatan.

Secara karakteristik kelembagaan, BPKS sebenarnya memiliki kesamaan dengan BP Batam.

Keduanya sama-sama mengelola anggaran APBN dan memiliki mitra kerja Komisi IV di DPR.

Namun, kesamaan itu belum diikuti mekanisme koordinasi yang memadai untuk mempercepat investasi.

BPKS memerlukan ruang pembahasan bersama agar berbagai kebijakan dapat diselaraskan.

Pernyataan tersebut disampaikan Iskandar dalam media briefing di Sabang pada Kamis (5/11/2026).

Penguatan koordinasi ini juga telah diusulkan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Usulan itu berkaitan dengan pelibatan Menko Perekonomian dalam Dewan Kawasan Sabang.

Keterlibatan kementerian yang membidangi perekonomian dinilai relevan dengan aktivitas utama kawasan.

Aktivitas investasi, perdagangan, dan perindustrian di Sabang berada di bawah koordinasi Menko Perekonomian.

Dukungan tersebut dibutuhkan agar pengembangan kawasan tidak berjalan tanpa harmonisasi kebijakan.