Politikus senior Ganjar Pranowo memberikan tanggapan terkait kasus dugaan penyadapan yang menimpa Presiden RI Prabowo Subianto.

Ia menilai jajaran kepolisian seharusnya memegang teguh kesetiaan kepada negara dan konstitusi.

Kesetiaan tersebut tidak boleh dialihkan kepada individu, kelompok, atau kepentingan politik tertentu yang berpotensi mencederai integritas.

Ganjar menegaskan bahwa seluruh proses hukum harus dibongkar secara transparan untuk mengungkap motif serta pihak yang memerintahkannya.

Ia mengingatkan agar penegakan hukum dalam kasus ini berjalan objektif tanpa ada pihak yang dilindungi atau tawar-menawar.

Sebelumnya, Bareskrim Polri membongkar kasus penyadapan ilegal yang menyasar presiden, pejabat negara, serta sejumlah tokoh politik.

Penyidik telah menetapkan tiga tersangka dalam perkara ini yang melibatkan eks Kapolri serta sejumlah perwira tinggi kepolisian.

Presiden Prabowo pun langsung mengambil tindakan tegas dengan mencopot jabatan tersangka dari posisinya di pemerintahan.

Para tersangka dijerat dengan pasal berlapis meliputi ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang ITE.

Dalam pengungkapan kasus ini, pihak kepolisian telah menyita sejumlah barang bukti berupa sebelas unit telepon seluler, satu unit iPad, serta empat buah flashdisk.

Para tersangka diancam dengan pasal berlapis, termasuk ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan ancaman pidana penjara hingga sepuluh tahun.