Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menutup kemungkinan menghadirkan musisi sekaligus anggota DPR RI Ahmad Dhani sebagai saksi dalam persidangan kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan. Kemungkinan itu terbuka apabila majelis hakim memerintahkan jaksa penuntut umum menghadirkannya.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, pada Selasa, 3 November 2026, menyatakan bahwa jika majelis hakim memerintahkan JPU menghadirkan yang bersangkutan sebagai saksi dalam suatu sidang, maka semua kemungkinan terbuka. Artinya, hingga kini belum ada keputusan maupun pemanggilan resmi terhadap Dhani, dan posisinya sebatas calon saksi.

Penting digarisbawahi, Ahmad Dhani tidak berstatus terdakwa ataupun tersangka dalam perkara ini. Namanya hanya muncul di tengah persidangan sebagai pihak yang pernah berkomunikasi dengan para terdakwa.

Nama Dhani Muncul di Sidang Terdakwa

Nama Ahmad Dhani mulai disebut ketika terdakwa kasus Bea Cukai, Budiman Bayu Prasojo, menjalani persidangan pada Senin, 2 November 2026. Dalam persidangan tersebut terungkap bahwa Dhani pernah menghubungi Budiman untuk meminta bantuan terkait saudaranya yang disebut berprofesi sebagai produsen rokok. Saudara Dhani itu dikabarkan sedang menghadapi persoalan mengenai salah peruntukan.

Selain itu, jaksa juga memperlihatkan percakapan antara Ahmad Dhani dan terdakwa lain bernama Rizal. Dalam percakapan itu, Dhani disebut menawarkan tiket gratis untuk menonton sebuah band.

Saksi Penting bagi Pembuktian

Menurut Budi, keterangan para saksi menjadi bagian penting untuk membantu proses pembuktian perkara. Setiap informasi yang muncul selama persidangan akan dianalisis oleh tim jaksa, dan ia mengajak masyarakat mengikuti jalannya sidang yang berlangsung terbuka agar publik bisa mencermati fakta-fakta yang terungkap secara utuh, bukan hanya berdasarkan potongan informasi.

Adapun kasus dugaan korupsi di lingkungan Bea Cukai ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Februari 2026. Penyidikan kemudian dikembangkan, termasuk melalui penerbitan dua surat perintah penyidikan pada 21 Juli 2026. KPK masih mendalami perkara tersebut, sementara fakta-fakta yang terungkap di persidangan menjadi bahan analisis JPU untuk menjelaskan rangkaian peristiwa di hadapan majelis hakim.