Kepolisian Republik Indonesia mengambil langkah penahanan terhadap sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam perkara penyadapan ilegal.

Sebanyak tiga orang tersangka kini telah ditempatkan di Mako Brimob, Depok, untuk menjalani proses hukum lanjutan.

Status Tersangka dan Penanganan Perkara

Dirtipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Suhermanto menyampaikan bahwa total terdapat empat orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Tiga orang yang langsung ditahan mencakup Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, serta Irjen Eko Hadi Santoso.

Sementara itu, satu tersangka lainnya yakni Irjen Slamet Uliandi belum bisa ditahan akibat sedang dalam masa pemulihan pasca-stroke.

Penyidik mengungkapkan bahwa Slamet memiliki peran dalam memberikan persetujuan terkait proses provisioning atau penyadapan.

Selain itu, terdapat pula temuan mengenai persetujuan penghapusan berkas hasil penyadapan yang dilakukan pada bulan Oktober 2026.

Pernyataan Pimpinan Polri dan Proses Hukum

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa seluruh penanganan perkara ini murni merupakan bagian dari penegakan hukum.

Ia secara tegas membantah adanya isu persaingan ataupun konflik internal di balik langkah penyidikan yang tengah berjalan.

Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin sebelumnya mengumumkan penetapan tersangka awal yang menyasar nomor telepon Presiden.

Para tersangka dijerat dengan ketentuan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta aturan terkait ITE.

Mantan Presiden Joko Widodo turut memberikan tanggapan singkat dan meminta agar semua pihak menghormati proses hukum.