Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mendesak aparat kepolisian agar mengusut tuntas kasus dugaan penyadapan ilegal.

Aksi penyadapan tersebut diketahui menargetkan Presiden RI Prabowo Subianto serta sejumlah tokoh nasional lainnya.

Haedar meminta agar penanganan perkara hukum ini dilakukan secara adil, objektif, dan terbuka sesuai prinsip negara hukum.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Haedar di Universitas Muhammadiyah Surabaya pada hari Kamis.

Kasus penyadapan tanpa prosedur ini sebelumnya telah memicu perhatian publik dan kini sedang ditangani oleh Bareskrim Polri.

Operasi ilegal tersebut dilaporkan menyasar jaringan komunikasi Presiden Prabowo, pejabat negara, hingga pimpinan ormas.

Bareskrim Polri menyatakan bahwa dugaan tindak pidana penyadapan tersebut terjadi sepanjang periode 2025 hingga 2026.

Penyidik kepolisian sejauh ini telah menetapkan sejumlah jenderal Polri sebagai tersangka dalam skandal tersebut.

Tersangka yang ditetapkan mencakup eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo serta beberapa perwira tinggi lainnya.

Merespons dinamika politik yang terjadi, Haedar turut menyatakan dukungannya kepada Presiden agar roda pemerintahan tetap berjalan.

Ia juga mewanti-wanti masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh situasi yang berkembang.

Warga Muhammadiyah diminta untuk terus merawat organisasi sebagai wadah yang menebar manfaat nyata bagi masyarakat.