Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menyampaikan kegelisahan soal status Ibu Kota Provinsi Maluku Utara, Sofifi.

Sofifi telah 27 tahun sejak 1999 berstatus sebagai kelurahan di bawah Kota Tidore Kepulauan.

Hal itu disampaikan Sherly dalam acara Senator Menyapa 2026 yang digelar DPD RI di Jakarta, Kamis (5/11).

Acara tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk.

Dampak Status Kelurahan

Sherly mengatakan status kelurahan membuat Sofifi tidak bisa memperoleh anggaran langsung dari APBD.

Akibatnya, meski berstatus ibu kota provinsi, fasilitas dasar di Sofifi masih sangat kurang.

"Sehingga Sofifi walaupun sudah 27 tahun menjadi ibu kota fasilitas dasarnya sangat kurang," kata Sherly.

Menurut Sherly, provinsi juga tidak bisa berbuat banyak karena alokasi anggaran harus didistribusikan ke banyak daerah lain.

"Kami enggak mungkin seluruh anggaran provinsi hanya untuk membangun Sofifi. Kami ada tanggung jawab 19 kabupaten kota," ujarnya.

Sherly secara khusus meminta Ribka mencabut moratorium pemekaran pemerintah daerah.

Jika tidak bisa dilakukan, ia meminta pemerintah mencari alternatif hukum lain.

Ia menyebut kasus Sofifi hanya ada dua, bersama Kalimantan Utara.

Sherly mengusulkan adanya lex specialis atau nomenklatur khusus untuk membangun Sofifi.