Pian juga menilai penjadwalan sidang dengan agenda pembuktian dari pemohon maupun termohon, yaitu KPU, keterangan pihak terkait, dan keterangan Bawaslu, sarat akan tekanan publik, media, hingga tekanan politik.

Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan laporan ke MKMK, kuasa hukum pemohon Saddan Sitorus menyatakan hakim MK seharusnya bersikap independen dari tekanan masyarakat, media massa, dan para pihak.

Saddan meminta seluruh keputusan dan/atau penetapan hakim MK dalam memeriksa dan mengadili perkara bernomor register 01/PHPU.

PRES-XXIV/2026 dibatalkan.

Sebelumnya, MK memutuskan tidak dapat menerima permohonan Denny Indrayana dkk terkait keabsahan ijazah atau dokumen setara SMA sederajat karena pemohon dinilai tak memiliki kedudukan hukum.

Namun, dalam pertimbangan putusan, MK menyatakan selama persidangan tidak menemukan ijazah atau dokumen pendidikan setara yang dibutuhkan Gibran untuk mendaftar di Pilpres 2024.

Belakangan, Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan yang diperoleh Gibran dari Kemendikbudristek untuk memenuhi syarat pendaftaran calon di Pilpres 2024 telah diputuskan batal oleh Mahkamah Agung.