Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memutuskan sembilan hakim MK yang menangani perkara sengketa ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak terbukti melanggar etik.

Laporan pemohon ditolak untuk seluruhnya dalam sidang yang digelar Kamis (5/11).

"Memutuskan, menyatakan menolak laporan pelapor untuk seluruhnya," kata hakim ketua MKMK I Dewa Gede Palguna.

Laporan itu dilayangkan Ketua Umum Forum Mahasiswa Indonesia (Formasi) Pian Andreo Halomoan Manurung dan teregister dengan Nomor 05/MKMK/L/10/2026.

Pertimbangan MKMK soal Peradilan dan Politik

Dalam pertimbangannya, MKMK menyinggung fenomena lembaga peradilan di berbagai belahan dunia yang dilibatkan dalam persoalan politik.

Menurut majelis, hal itu dilakukan agar persoalan politik tidak berlarut-larut tanpa ada kata putus.

MKMK menilai fenomena tersebut wajar, termasuk ketika MK mengadili persoalan syarat pendidikan ijazah Gibran dalam perkara nomor 1/PHPU.

PRES-XXIV/2026.

Yang seharusnya menjadi persoalan, kata MKMK, adalah jika lembaga peradilan justru terpengaruh dan dipengaruhi permainan politik.

Atas dasar itu, MKMK memutuskan tindakan hakim MK yang mengadili gugatan syarat pendidikan Gibran tidak melanggar prinsip kecakapan hingga prinsip kesaksamaan.

Majelis menyatakan pemeriksaan pokok perkara merupakan pilihan berdasarkan cara pandang berhukum para hakim terlapor yang diambil secara kolektif.

Karena itu, tindakan tersebut dinilai tidak melanggar prinsip-prinsip pada Sapta Karsa Hutama, khususnya prinsip kecakapan, kesaksamaan, serta kearifan dan kebijaksanaan.

Sebelumnya, Pian Andreo mengadukan sembilan hakim MK ke MKMK terkait dugaan pelanggaran etik dalam menangani perkara sengketa ijazah Gibran yang digunakan untuk syarat Pilpres 2024.

Dalam permohonannya, Pian menilai para hakim melanggar prinsip independensi karena menggunakan kewenangan mahkamah untuk mempertunjukkan ijazah Gibran kepada Denny Indrayana yang menjadi salah satu pemohon.