Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad membantah isu pencalonan dirinya sebagai calon wakil presiden. Ia menyebut kabar tersebut sebagai berita bohong.

Bantahan itu disampaikan Dasco melalui media sosial pada Kamis (5/11/2026). Menurutnya, isu tersebut muncul untuk mengalihkan perhatian dari kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Kaitan dengan Kasus Penyadapan

Dasco secara tegas mengaitkan kemunculan isu politik itu dengan perkembangan perkara penyadapan ilegal yang melibatkan sejumlah pejabat kepolisian.

"Ada upaya pengalihan isu dari isu panas penyadapan ilegal menjadi Dasco akan jadi cawapres," kata Dasco.

Ia pun memastikan bahwa informasi mengenai pencalonannya tidak benar. "Ada upaya pengalihan isu.

Saya pastikan itu berita bohong!" tegasnya.

Kasus yang disinggung Dasco berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo.

Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso telah ditetapkan polisi sebagai tersangka.

Perkembangan penanganan kasus itu sebelumnya disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana, Jakarta Pusat, Rabu (4/11/2026).

Prasetyo menyatakan Presiden Prabowo telah menandatangani keputusan pemberhentian Listyo Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

"Bapak Presiden telah menandatangani keputusan presiden mengenai pemberhentian Saudara Listyo Sigit Prabowo dalam kapasitasnya sebagai Kepala Staf Kepresidenan," ujar Prasetyo Hadi.

Selain itu, Prasetyo menilai tindakan yang menjadi pokok perkara berpotensi mengarah pada perbuatan makar. Ia juga menyoroti dugaan ancaman terhadap kepentingan dan keselamatan negara serta pimpinan negara.

"Kami juga berpendapat apa yang dilakukan ini mungkin sudah masuk kategori bisa kita anggap ini mengarah ke perbuatan makar, juga mengarah ke perbuatan yang membahayakan keselamatan kepentingan negara, termasuk membahayakan keselamatan pimpinan negara," ujar Prasetyo Hadi.

Meski demikian, pemerintah memastikan persoalan tersebut tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat.