Komisi Hukum DPR mendesak Polri agar segera menggelar proses sidang etik terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Cs.

Desakan tersebut disampaikan menyusul status mereka sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo.

Anggota Komisi III DPR, Abdullah, menilai pemeriksaan etik harus dijalankan karena para tersangka masih berstatus sebagai anggota aktif.

Selain persoalan etik, pihak legislatif juga mendorong kepolisian agar mendalami kemungkinan adanya unsur makar dalam peristiwa itu.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa tersebut meminta aparat mengusut tuntas rantai komando serta motif di balik tindakan penyadapan.

Anggota Komisi III DPR lainnya, Nasir Djamil, menyatakan sikap menghormati proses hukum yang kini sedang berjalan secara transparan.

Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan Listyo bersama dua jenderal lainnya sebagai tersangka kasus dugaan akses informasi elektronik secara ilegal.

Berdasarkan temuan penyidik, tindak pidana tersebut berlangsung sepanjang periode 2025-2026 dengan sasaran sejumlah pejabat dan tokoh.

Atas perbuatan itu, para tersangka dijerat dengan ketentuan Pasal 258 KUHP, Pasal 332 KUHP, serta ketentuan dalam Undang-undang ITE.