Akibat kedua berkaitan dengan penggunaan laporan. Hanya laporan yang tervalidasi yang masuk ke daftar laporan tervalidasi dan bisa diunduh sebagai berkas PDF atau Excel. Akibat ketiga, desa berisiko tidak mempunyai kartu skor yang disetujui untuk periode itu. Akibat keempat, pelaporan serta evaluasi tindak lanjut stunting menjadi tertunda karena bahan penilaiannya belum final.

Risiko lain muncul dari kelengkapan isian. Berdasarkan laporan Pemerintah Kalurahan Grogol, Gunungkidul, tahun 2025, indikator layanan tambahan yang belum diisi berpotensi hilang dari daftar pertanyaan saat tenggat validasi tiba dan dapat memengaruhi persentase skor. Artinya, persoalan tidak hanya terjadi jika validasi dilewatkan seluruhnya, tetapi juga apabila ada bagian data yang dibiarkan kosong sampai batas waktu berakhir.

Bukan Berarti Data Terhapus atau Dana Desa Berhenti

Di tengah berbagai kekhawatiran, satu hal perlu diluruskan. Tidak ditemukan ketentuan resmi bahwa keterlambatan validasi secara otomatis menghapus seluruh data desa. Tidak ditemukan pula ketentuan resmi bahwa keterlambatan itu otomatis menghentikan Dana Desa atau menjatuhkan sanksi administratif langsung kepada desa. Menyebut akibat-akibat tersebut sebagai kepastian sama saja menambahkan aturan yang tidak tercantum dalam ketentuan resmi.

Langkah pencegahan sebenarnya dapat dilakukan sebelum tenggat tiba. Admin desa perlu mengecek kelengkapan data dari KPM, mencocokkannya dengan dokumen Posyandu dan Puskesmas, serta melakukan validasi lebih awal. Setelah laporan tervalidasi, berkasnya diunduh untuk arsip. Jika tenggat sudah terlewat, pendamping desa atau pengelola terkait perlu dihubungi agar desa mendapatkan arahan mengenai langkah berikutnya.