Pertanyaan mengenai apa yang terjadi apabila admin desa tidak melakukan validasi di akhir triwulan pada aplikasi eHDW penting dijawab dengan tepat, karena akibatnya menyangkut keabsahan laporan, bukan sekadar keterlambatan mengisi data.

Mengenal Sistem eHDW Terlebih Dahulu

eHDW adalah singkatan dari Electronic Human Development Worker. Sistem yang dikelola Kementerian Desa ini berfungsi untuk pendataan, pemantauan, dan pelaporan keluarga berisiko stunting. Dengan sistem tersebut, data dari desa tidak berhenti sebagai catatan lapangan, melainkan diolah menjadi laporan berkala yang dapat dievaluasi di tingkat yang lebih tinggi.

Kelompok yang menjadi sasaran pendataan meliputi anak berusia 0 hingga 59 bulan, remaja putri, calon pengantin, ibu hamil dan nifas, serta keluarga risiko stunting. Informasi yang dihimpun berkaitan dengan kesehatan, gizi, sanitasi, dan intervensi yang diterima sasaran. Kelengkapan informasi ini menentukan seberapa utuh gambaran layanan stunting di sebuah desa dan seberapa siap data tersebut diteruskan menjadi laporan triwulanan.

Dalam alurnya, Kader Pembangunan Manusia atau KPM bertugas menginput data secara berkala. Admin desa kemudian memeriksa data sasaran melalui verifikasi dan memvalidasi hasil capaian layanan. Data bulanan yang terkumpul dirangkum menjadi laporan triwulanan untuk kecamatan dan kabupaten, lalu sistem menghitungnya menjadi Kartu Skor Desa.

Empat Akibat yang Paling Nyata

Akibat pertama, data hasil input KPM tidak otomatis berstatus final. Selama validasi belum dilakukan, laporan tetap berada pada status preview. Status ini menandakan laporan masih berupa pratinjau dan belum menjadi laporan resmi periode tersebut, betapa pun banyak data yang sudah dimasukkan sebelumnya.