Bareskrim Polri mengungkap modus operandi kasus penyadapan tanpa prosedur yang dilakukan oleh tiga jenderal polisi terhadap nomor telepon Presiden RI.

Aksi intersepsi ilegal tersebut menyasar sejumlah tokoh penting mulai dari kepala negara hingga kalangan pengusaha.

Modus Operandi Server LIMS Tanpa LP

Penyidikan menemukan bahwa para tersangka memasukkan nomor telepon target ke server LIMS tanpa melalui proses verifikasi.

Tindakan penyadapan tersebut dilakukan tanpa didasari oleh surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi resmi.

Para tersangka juga menghapus file log hasil sadapan pada sistem LIMS sekitar bulan Oktober 2026 untuk menghilangkan jejak.

Langkah Hukum dan Evaluasi Pemerintah

Penyidik Dittipidsiber Bareskrim Polri telah menyita sejumlah barang bukti berupa sebelas unit ponsel, satu unit iPad, dan empat buah flashdisk.

Ketiga tersangka kini ditahan di Rutan Bareskrim Mabes Polri dan dijerat dengan pasal berlapis.

Pemerintah bersama BSSN dan Kemenko Polkam memastikan akan mengevaluasi prosedur penggunaan alat penyadapan di lembaga negara.

Respons Istana dan Sikap DPR RI

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra membenarkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menerima laporan langsung terkait kasus intersepsi ilegal ini.

Meskipun menyasar simbol negara, pemerintah memastikan bahwa insiden tersebut murni tindak pidana penyadapan dan tidak memiliki indikasi mengarah pada gerakan makar.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta agar seluruh rangkaian proses penegakan hukum ini berjalan secara profesional, objektif, dan transparan.

Polri melalui Irwasum Komjen Asep Edi Suheri sebelumnya juga telah menegaskan bahwa tindakan pelanggaran tersebut sepenuhnya murni perbuatan oknum individu dan bukan kebijakan dari institusi kepolisian.