Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto didorong naik menjadi isu keamanan negara.

Pakar hukum pidana meminta penyidik kepolisian menelusuri aktor intelektual serta kemungkinan adanya tindak pidana makar.

Permintaan tersebut disampaikan oleh Dosen Hukum Pidana Universitas Pamulang, Halimah Humayrah Tuanaya.

Ia menanggapi penanganan perkara yang juga mencakup akses tanpa hak dan dugaan penghilangan data elektronik.

Sebelumnya, Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menyatakan penyidik telah menetapkan tiga tersangka berinisial LSP, ASN, dan EH.

Polisi menduga aksi penyadapan tanpa izin tersebut berlangsung sepanjang tahun 2025 hingga 2026.

Sasaran penyadapan tidak hanya menyasar Presiden Prabowo, tetapi juga sejumlah pejabat negara dan tokoh penting.

Para tersangka diduga menghilangkan log data elektronik pada Oktober 2026 untuk menghapus jejak.

Sejauh ini, penyidik telah memeriksa 10 saksi serta tiga saksi ahli terkait perkara tersebut.

Barang bukti yang disita meliputi 11 unit telepon seluler, satu unit iPad, dan empat flashdisk.

Polisi menerapkan sangkaan Pasal 258 dan Pasal 332 ayat (1) atau ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Selain itu, penyidik juga menggunakan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Halimah menilai perkara ini jauh lebih luas daripada kejahatan siber biasa karena menyasar nomor pribadi kepala negara.

Arah penyidikan dinilai perlu mencakup motif, penerima hasil sadapan, serta tujuan pemanfaatannya.

Ia menegaskan keberadaan aktor intelektual beserta motif utamanya harus diusut hingga jelas.

Tindakan penyadapan terhadap kepala negara tersebut dinilai berpotensi mengancam keamanan nasional.

Kepolisian didorong berani menerapkan pasal makar jika menemukan agenda merongrong kekuasaan yang sah.

Ketentuan yang dapat dikaji mencakup Pasal 191 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Proses penyidikan diharapkan berjalan menyeluruh agar semua pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban.