Kasus Penyadapan Presiden Prabowo Didorong Masuk Ranah Makar
Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto didorong naik menjadi isu keamanan negara.
Pakar hukum pidana meminta penyidik kepolisian menelusuri aktor intelektual serta kemungkinan adanya tindak pidana makar.
Permintaan tersebut disampaikan oleh Dosen Hukum Pidana Universitas Pamulang, Halimah Humayrah Tuanaya.
Ia menanggapi penanganan perkara yang juga mencakup akses tanpa hak dan dugaan penghilangan data elektronik.
Sebelumnya, Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menyatakan penyidik telah menetapkan tiga tersangka berinisial LSP, ASN, dan EH.
Polisi menduga aksi penyadapan tanpa izin tersebut berlangsung sepanjang tahun 2025 hingga 2026.
Sasaran penyadapan tidak hanya menyasar Presiden Prabowo, tetapi juga sejumlah pejabat negara dan tokoh penting.
Para tersangka diduga menghilangkan log data elektronik pada Oktober 2026 untuk menghapus jejak.
Sejauh ini, penyidik telah memeriksa 10 saksi serta tiga saksi ahli terkait perkara tersebut.
Barang bukti yang disita meliputi 11 unit telepon seluler, satu unit iPad, dan empat flashdisk.
Polisi menerapkan sangkaan Pasal 258 dan Pasal 332 ayat (1) atau ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Selain itu, penyidik juga menggunakan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Halimah menilai perkara ini jauh lebih luas daripada kejahatan siber biasa karena menyasar nomor pribadi kepala negara.
Arah penyidikan dinilai perlu mencakup motif, penerima hasil sadapan, serta tujuan pemanfaatannya.
Ia menegaskan keberadaan aktor intelektual beserta motif utamanya harus diusut hingga jelas.
Tindakan penyadapan terhadap kepala negara tersebut dinilai berpotensi mengancam keamanan nasional.
Kepolisian didorong berani menerapkan pasal makar jika menemukan agenda merongrong kekuasaan yang sah.
Ketentuan yang dapat dikaji mencakup Pasal 191 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Proses penyidikan diharapkan berjalan menyeluruh agar semua pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban.
Update Terbaru
Jadwal Wakil Indonesia di Hong Kong Open Hari Ini: Ujian Berat Menanti
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Mental Desta Runtuh Gara-Gara Pertanyaan Anak Soal Sumber Uang
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Polemik Ijazah Anggota DPR, KPU Nyatakan Seluruh Legislator Penuhi Standar
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Peluang Reli IHSG Hari Ini Disertai Deretan Rekomendasi Saham Unggulan Analis
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Erling Haaland Lebih Produktif dari Mbappe di Timnas Norwegia
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Delapan Saksi Penyadapan Presiden Menunggu Perlindungan LPSK
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Jubir Gerindra Tegaskan Dukungan Cawapres untuk Dasco Tak Ingin Mendahului Prabowo
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Cara Efektif Asah Kemampuan Otak Anak dengan Aktivitas Mudah
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Jadwal MotoGP Portugal 2026 Diubah, Marc Marquez di Ambang Juara
Rabu / 18-11-2026, 07:00 WIB
Mikroba Beku 40.000 Tahun di Alaska Dicairkan, Enam Bulan Kemudian Membentuk Koloni Berlendir
Rabu / 18-11-2026, 07:00 WIB
Hubungan Militer Indonesia dan AS Disorot Trump dalam KTT
Rabu / 18-11-2026, 07:00 WIB
Pilrek UPNVJ Terhenti Usai Pengaduan Pascawawancara Kandidat
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
Wayne Rooney Akui Pernah Berpikir Bunuh Diri di Puncak Karier Manchester United
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
WUP Ujung Kulon Ditetapkan, Aktivitas Tambang Menunggu Izin
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB






