Status kepesertaan BPJS Kesehatan yang nonaktif dapat membuat peserta kesulitan mengakses layanan kesehatan menggunakan jaminan JKN-KIS.

Kondisi ini bisa terjadi karena berbagai alasan, mulai dari tunggakan iuran bulanan, perubahan status penerima bantuan pemerintah, hingga peserta yang sudah melewati batas usia tanggungan keluarga.

Namun, kamu tidak perlu khawatir karena BPJS Kesehatan yang nonaktif masih bisa diaktifkan kembali sesuai dengan penyebab penonaktifannya.

Prosesnya dapat dilakukan melalui aplikasi Mobile JKN, WhatsApp PANDAWA, maupun kantor cabang BPJS Kesehatan.

Peserta BPJS Kesehatan mandiri atau Pekerja Bukan Penerima Upah bisa mengalami penonaktifan kepesertaan apabila terlambat membayar iuran bulanan.

Untuk mengaktifkannya kembali, peserta perlu melunasi seluruh tunggakan iuran sesuai tagihan, termasuk iuran pada bulan berjalan.

Pembayaran dapat dilakukan melalui beberapa kanal, seperti aplikasi Mobile JKN, ATM, mobile banking, atau merchant resmi yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Setelah pembayaran terverifikasi, status kepesertaan umumnya akan aktif kembali paling lambat 1 x 24 jam.

Jika peserta menjalani rawat inap dalam kurun waktu 45 hari sejak statusnya aktif kembali, akan dikenakan denda sebesar 5 persen.

Denda tersebut dihitung dari perkiraan biaya paket INA-CBG berdasarkan diagnosis dan prosedur awal, dikalikan jumlah bulan tertunggak.

Perhitungannya dibatasi maksimal 12 bulan tunggakan dengan denda paling tinggi Rp30 juta.

Sementara itu, BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran merupakan program jaminan kesehatan bagi masyarakat yang tergolong fakir miskin dan tidak mampu.

Jika status PBI dinonaktifkan, cara mengaktifkannya kembali bergantung pada kondisi ekonomi dan pekerjaan peserta.

Peserta yang masih tergolong tidak mampu dapat mendatangi Dinas Sosial setempat dengan membawa KTP, Kartu Keluarga, serta surat keterangan membutuhkan layanan kesehatan jika dalam kondisi darurat medis.