Jenderal Listyo Sigit Prabowo diduga melakukan tindakan penyadapan tanpa prosedural yang menyasar berbagai kalangan penting.

Tindakan ilegal tersebut tidak hanya menargetkan presiden, tetapi juga menteri, pejabat negara, tokoh politik, hingga media massa.

Kegiatan pemantauan tanpa izin resmi ini diperkirakan berlangsung dalam kurun waktu antara tahun 2025 hingga 2026.

Ditetapkan Sebagai Tersangka Bersama Dua Jenderal Polisi

Dalam kasus ini, Listyo Sigit resmi ditetapkan sebagai tersangka bersama dua jenderal polisi aktif lainnya.

Mereka adalah Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution dan Widyaiswara Kepolisian Utama TK1 Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso.

Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin menyampaikan dugaan keterlibatan para tersangka saat konferensi pers.

Para tersangka diduga menyadap nomor telepon target secara ilegal tanpa melalui prosedur yang diatur oleh undang-undang.

Selain presiden dan media, sasaran penyadapan meliputi tokoh ormas, lembaga swadaya masyarakat, serta para pengusaha.

Modus Operandi dan Penghilangan Jejak Log

Modus operandi yang digunakan mencakup perintah penyadapan tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi.

Asep menjelaskan bahwa aksi penyadapan tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan proses penegakan hukum.

Para tersangka juga diduga sempat menghapus jejak log pada bulan Oktober 2026 guna menutupi tindakan mereka.

Tindakan ini dinilai melanggar Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 yang mengatur prinsip perlindungan hak asasi manusia.

Atas perbuatan tersebut, ketiga tersangka kini menjalani penahanan di Rutan Bareskrim Mabes Polri, Jakarta.